Korem 071/Wijayakusuma, Di Wasrik Pos Audit Itdam IV/Diponegoro
Banyumas - Untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai kebijakan pimpinan TNI AD, diperlukan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
Hal tersebut disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Kav Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han., dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kasilogrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Drs. Fajari, pada Penerimaan kegiatan Wasrik Post Audit Itdam IV/Diponegoro, Senin (28/1/2019) di Aula Jenderal Soedirman Makorem 071/Wijayakusuka Sokaraja, Banyumas.
Dikatakan lebih lanjut, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara intern maupun ekstern ini, sebagai bagian dari upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan, dan kekeliruan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran beserta pembuatan laporan keuangannya.
"Obyek pengawasan dan pemeriksaan kali ini, sasaran utamanya pemeriksaan post audit, yakni pengawasan dan pemeriksaan terhadap program kerja yang telah dilaksanaan atau Assersi Manajemen yang akan diverifikasi atas kejadian/peristiwa atau transaksi yang telah dilakukan", paparnya.
"Assersi Manajemen adalah suatu penyajian data atau pelaporan suatu akun oleh manajemen kedalam laporan keuangan", jelasnya.
Karena pentingnya wasrik ini dalam pengoptimalisasi program kerja dan anggaran serta akuntabilitasnya, diharapkan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaannya. Sehingga, prinsip ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan serta efektifitas, efisiensi dan ekonomis yang bermuara pada pengelolaan program kerja dan anggaran yang akuntabel dapat tercapai. "Berikan keterangan sesuai obyek dan sasaran secara obyektif dan lengkap, sehingga tim wasrik dapat mengetahui sejauh mana program kerja yang telah dilaksanakan beserta laporannya, guna mendukung tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ", pungkasnya.
Sementara itu, Kolonel Inf Ignatius Wiwoho, S.I.P., Ketua Tim "A" Wasrik Itdam IV/Dip menyampaikan, tim Wasrik ini akan melihat dan memeriksa tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan potensi matra darat, penataan potensi kekuatan, sarana dan strategi wilayah pertahanan yang nantinya dilaporkan kepada pimpinan atau komando atas. Sehingga diharapkan tertib administrasi baik yang menyangkut keuangan, materiil, penyelenggaraan program kegiatan sesuai program kerja satuan serta penyempurnaan bentuk pelaporan agar ditingkatkan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.(Litbang MPNI)
0 Komentar: