Paban II/Jemen Srenaau: Reformasi Birokrasi TNI AU Wajib Diketahui Oleh Seluruh Anggota

Paban II/Jemen Srenaau: Reformasi Birokrasi TNI AU Wajib Diketahui Oleh Seluruh Anggota

www.mediapadjajaran.com - Sosialisasi adalah merupakan salah satu program kerja Srenaau, maka bidang organisasi, peranti lunak dan reformasi birokrasi TNI AU merupakan bidang yang perlu diketahui dan bahkan dipahami oleh seluruh anggota kata TNI AU di dalam melaksanakan tugas.

Demikian yang dikatakan oleh Paban II/Jemen Srenaau Kolonel PNB  Djoko Tjahyono,S.E.,M.M., dalam sambutannya pada acara sosialisasi perkembangan organisasi, piranti Lunak, dan reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Malanud Roesmin Nurjadin, Kamis (6/2/2020).

"Kegiatan ini sangat penting bagi Srenaau maupun satuan jajaran karena sebagai media penyebarluasan informasi dari Mabesau ke Satuan Jajaran di bawah sosialisasi juga merupakan amanat dan pelaksanaan dari peraturan Kasau Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum di lingkungan TNI AU

Selanjutnya Kolonel PNB Djoko menjelaskan, bahwa pada pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa sosialisasi terhadap peraturan Kasau dan keputusan KAsau dilakukan oleh satuan pemrakarsa dari peraturan yang telah disusun. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini tim Paban II/ jemen Srenaau melaksanakan kegiatan sosialisasi pada hari ini sebagai tindak lanjut pasal 33 peraturan kasih nomor 16 tahun 2016.

"Materi sosialisasi validasi dan perkembangan organisasi disampaikan dalam rangka menyampaikan beberapa informasi perkembangan organisasi yang saat ini sedang berjalan. Materi sosialisasi peranti lunak dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari telah terbit nya dan disahkannya keputusan Kasau nomor Kep/968/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang petunjuk pelaksanaan tentang prosedur validasi organisasi,"ungkap Djoko.  

Kolonel PNB Djoko mengatakan, sedangkan materi reformasi birokrasi disampaikan meliputi manajemen perubahan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik dan monitoring evaluasi.   Dengan telah terbitnya peraturan kaso nomor 21 tahun 2018 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas di lingkungan TNI AU, dan peraturan kasn nomor 3 tahun 2019 tentang penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan TNI AU. ZI merupakan program reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan dan SOP AP merupakan program reformasi birokrasi bidang tata laksana.

"Materi ini dengan harapan dapat dimengerti dan dipahami serta dapat diaplikasikan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan validasi organisasi maupun pelaksanaan program reformasi birokrasi.  Apabila ada beberapa hal terkait sosialisasi yang belum dapat dipahami dengan baik para peserta dapat bertanya serta memberikan saran pendapat dengan mekanisme umpan balik.   Mekanisme umpan balik merupakan mekanisme yang sangat baik dalam proses pembelajaran dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga para peserta dapat bertanya dan memberikan saran masukan,' ucapnya.

Sebelumnya Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka,S.T.,M.M., dalam sambutanya mengatakan, bahwa reformasi  birokrasi TNI AU adalah cara untuk meningkatkan profesionalisme,saya berharap dengan sosialisasi ini diharapkan  personel TNI AU dapat mengoptimalkan dalam pelaksanaan tugas kedepannya.

"Perlu dipahami bersama, kegiatan sosialisasi organisasi ini, tujuannya adalah untuk mengetahui informasi tentang perubahan dan pengawasan validasi serta mengetahui sejauh mana perkembangan organisasi, piranti lunak dan reformasi birokrasi  di lingkungan TNI AU termasuk adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan tuntunan organisasi itu sendiri,"ucap Ronny.

Ronny Moningka menjelaskan, bahwa dilaksanakannya sosialisasi  ini adalah untuk menjawab tantangan tugas dan tanggung jawab yang semakin besar dan kompleks, dimana   TNI AU saat ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat terutama dibidang organisasi itu sendiri, oleh karena itu kita sebagai personel TNI AU harus mampu memahami piranti lunak yang akan menjadi acuan dan reformasi birokrasi, sehingga nantinya  dapat memahami organisasi TNI AU secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

"Saya menilai, zona integritas yang sudah digalakan,  ini merupakan suatu reformasi birokrasi dengan  dilandasi jiwa  loyalitas, dedikasi, kedisiplinan dan tanggung jawab  yang tinggi dalam pengabdian  terhadap TNI AU, oleh karena itu sosialisasi ini  merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kita untuk  dapat  memberikan  nilai tambah dalam melaksanakan tugas sebagai  insan prajurit TNI AU. 

Kegiatan dilanjutkan paparan dari Kolonel PNB Djoko Tjahjono, tentang sekilas perubahan organisasi TNI AU, kemudian paparan dari Pabandya Penak Letkol ADM Wagimo, S.Ip.,M.M, tentang sosialisasi Perkembangan Organisasi, Piranti Lunak dan paparan dari Pabandya RB Letkol ADM Asep Hidayat tentang Reformasi Birokrasi TNI AU.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi, Kadisops Lanud RSN Kolonel PNB Jajang Setiawan, Kadispers Kolonel PNB Dedy Supriyanto, perwakilan dari perwira Lanud RSN dan  satuan-satuan TNI AU yang berada di wilayah Sumatera.

Setelah paparan dilanjutkan acara diskusi dan foto bersama.(PIMPRED MPNI)